News

Mantan PLT Kadis DLH Makassar, Sebut Fee Proyek Ketapang Kencana 30 % Diterima Danny Pomanto

Fokussulsel.com, Makassar, – Kasus dugaan korupsi proyek Ketapang Kencana yang menelan biaya 7 miliar turut menyeret Walikota  Makassar nonaktif Danny Pomanto.

Salah satu mantan bawahan Danny Pomanto menyebut adanya fee proyek Ketapang Kencana mengalir ke Danny Pomanto.

Tak tanggung-tanggung, Gani Sirman menyebut fee proyek sebesar 30 % di serahkan ke Danny melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran (BPKA) Kota Makassar

Mantan PLT Kadis DLH Makassar, Sebut Fee Proyek Ketapang Kencana 30 % Diterima Danny Pomanto

Kasus proyek Ketapang Kencana yang menelan 7 miliar APBD Makassar diduga melibatkan Danny Pomanto/ Istimewa

“Ada itu fee proyek sampai ke pak Danny sebagai komitmen fee proyek Ketapang Kencana” ungkap Gani Firman didepan awak media, Minggu (15/4).

Sirman yang didampingi kuasa hukumnya, menjelaskan bahwa fee proyek Ketapang tersebut disetorkan kepada Erwin Hayya yang saat di posisi sebagai Kepala BPKA Pemkot Makassar.

Gani menjelaskan jika fee proyek memang sudah ada dalam komitmen yang disepakati oleh semua pihak dan hal tersebut diketahui oleh Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Sirman juga menambahkan pada saat itu dirinya belum lama menjabat menjadi PLT Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar.

“Saya kan baru menjabat empat bulan sebagai Plt sebelum saya pensiun dari PNS. Nah, yang bikin saya kaget karena kasubag keuangan dan bendahara saya menyampaikan untuk segera menyetorkan 30 persen itu,” jelasnya.

Dia menuturkan bahwa fee proyek diserahkan melalui Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup kepada Erwin Hayya, menurutnya informasi tersebut sudah dibeberkan pada saat pemeriksaan di Polda beberapa waktu yang lalu.

Diungkapkannya, bahwa awal mula kasus ini di tahun 2015 itu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Azis Hasan telah merancang proyek tersebut hingga mulai ditenderkan pada tahun 2016.

Sebelumnya, mantan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Dinas DLH) Makassar, Gani Sirman ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan dan penanaman pohon Ketapang Kencana tahun 2016 senilai Rp 7 miliar.

Gani ditetapkan tersangka bersama tiga pegawai DLH lainnya yakni, Budi Susilo, mantan pegawai honorer Buyung Haris dan Abu Bakar Mujaji. Penetapan keempat tersangka itu setelah adanya hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKA) Perwakilan Sulsel yang menyatakan terdapat kekurangan volume pekerjaan dan mengakibatkan kerugian negara.

“Jadi, saya bukan pak kadis, saya ini hanya diperiksa sebagai saksi karena pernah menjabat plt kadis pertamanan, itu saja. Ini soal ketapang,” tutur Gani saat menggelar jumpa pers. *(Tlk)

 

Comments
To Top